Laba-labanews.com
Kampar___Gelombang protes melanda Desa Muara Mahat setelah warga menemukan dugaan pengalihan tanah fasilitas umum (fasum) secara ilegal. Warga mendesak kejelasan dan tindakan tegas dari pemerintah terkait, menyebut kasus ini merugikan kepentingan publik.
Ketua Umum Prabu Satu Nasional (PSN), Teungku Muhammad Raju, turut menyatakan sikap tegasnya dalam mendukung transparansi dan keadilan. “Aset desa harus digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Teungku Raju.
Tanah yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau dan area parkir dikabarkan telah dialihkan menjadi properti pribadi. Warga meminta agar pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki dan mengembalikan fungsi tanah tersebut. Keluhan ini telah dilaporkan ke berbagai instansi, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak terkait.
Tokoh masyarakat menegaskan bahwa keadilan adalah prioritas utama. “Kami hanya ingin tanah desa ini kembali ke fungsinya, untuk kepentingan bersama,” ujar salah satu perwakilan warga.
Laporan terbaru menyebutkan bahwa inspektorat daerah telah menerima laporan warga dan akan memulai investigasi dalam waktu dekat. Sementara itu, warga merencanakan aksi lanjutan guna memastikan kasus ini mendapat perhatian lebih serius.
Prabu Satu Nasional menyatakan komitmennya untuk terus memantau kasus ini dan mendukung pengelolaan aset desa yang transparan serta adil. Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian berbagai pihak demi tercapainya solusi yang berpihak pada masyarakat.
