Laba-labanews.com
Bangkinang___Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kampar pada Senin (10/3/2025) untuk membahas nasib tenaga honorer Non Data Base ex CPNS Kabupaten Kampar, berlangsung tanpa kehadiran perwakilan BKPSDM Kabupaten Kampar. Padahal, DPRD telah melayangkan undangan resmi agar BKPSDM bisa memberikan klarifikasi terkait kebijakan ini.
Ketidakhadiran BKPSDM dalam rapat ini membuat tenaga honorer kecewa. Ketua Forum Honorer Non Data Base ex CPNS, M Aminul Akbar, menilai BKPSDM seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang terdampak. “Mereka bilang ada pertemuan daring dengan kementerian, tapi minimal bisa mengirimkan perwakilan. Ini menunjukkan mereka seolah tidak peduli dengan nasib kami,” ujarnya.
Kekecewaan juga datang dari pimpinan DPRD Kampar. Ketua DPRD Kampar, H Ahmad Taridi, menyebut bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi, namun BKPSDM tetap tidak hadir. “Kami ingin mendengar langsung alasan dan solusi dari BKPSDM. Sayangnya, mereka tidak datang,” katanya.
Menurut Taridi, DPRD akan tetap mengawal permasalahan ini. Ia meminta Bupati Kampar segera memberikan kejelasan terkait kebijakan yang membuat ratusan honorer kehilangan pekerjaan. “Kami akan follow-up kembali ke Bupati dan Sekda. Kami berharap ada jawaban yang baik bagi tenaga honorer ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kampar, Zulpan Azmi, menyatakan bahwa dasar kebijakan ini memang berasal dari surat edaran MenPAN RB. Namun, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mencari solusi. “Kami berharap Pemkab Kampar bisa mempertimbangkan opsi lain, seperti yang dilakukan di daerah lain,” ujarnya.
DPRD Kampar berencana untuk kembali menggelar pertemuan dengan pihak eksekutif dalam waktu dekat guna membahas nasib tenaga honorer yang telah dirumahkan.
