Labalabanews.com
Pekanbaru,___Sebanyak 700 perwakilan masyarakat dari Provinsi Riau dan Jambi memulai aksi jalan kaki pada Senin(2/12/2024), dengan tujuan untuk mendesak penyelesaian masalah tenurial dan keadilan sosial dalam sektor kehutanan.
Aksi ini mengarah langsung ke Kementerian Kehutanan dan Istana Negara, menuntut perubahan nyata dalam pengelolaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia.
Ketua Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), Muhamad Ridwan, menegaskan bahwa perjuangan ini bertujuan untuk membebaskan sektor kehutanan dari persoalan tenurial yang semakin memperburuk ketimpangan sosial. “Kami datang untuk menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani ketimpangan kepemilikan tanah dan mengurangi sengketa pertanahan,” ujarnya.
Ridwan menambahkan, aksi ini merupakan seruan bagi pemerintah agar lebih mendengar suara masyarakat yang terpinggirkan. “Kami meminta agar Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka segera memerintahkan para birokrat di kabinet Merah Putih untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan,” katanya dengan tegas.
Gerakan ini juga dipicu oleh realitas kehidupan masyarakat petani yang mayoritas hidup dalam kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Ridwan mengungkapkan bahwa petani di Riau telah mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan kini bergerak untuk menuntut perubahan yang konkrit dalam kebijakan pengelolaan tanah.
“Ini adalah aksi untuk memastikan agar mereka yang hidup di garis kemiskinan, khususnya petani, dapat memperoleh hak atas tanah yang terlindungi secara hukum,” tambahnya. Dengan langkah kaki yang penuh tekad, mereka berharap aksi ini bisa menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan sistem hukum yang menjamin kepastian tenurial bagi masyarakat, terutama petani miskin di kawasan hutan.
Harapan besar digantungkan pada Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat yang selama ini terpinggirkan. Aksi jalan kaki ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga sebuah seruan untuk perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan hak tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.
