Labalabanews.com
Kampar___Di tengah himbauan efisiensi anggaran daerah dan kondisi rakyat yang masih bergelut dengan persoalan pendidikan serta fasilitas publik yang minim, DPRD Kabupaten Kampar justru menjadi sorotan akibat pengadaan barang mewah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu item yang paling mencolok adalah belanja kursi rapat pejabat senilai Rp1,1 miliar.
Anggaran fantastis ini terekam jelas dalam laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang memperlihatkan daftar panjang belanja dengan nilai tinggi lainnya seperti makan-minum rapat sebesar Rp872 juta, pakaian adat daerah Rp422 juta, pengharum ruangan Rp198 juta, hingga backdrop dan taman kantor DPRD masing-masing Rp200 juta.
Kontras dengan belanja elite tersebut, realitas di lapangan menunjukkan banyak sekolah dasar di Kampar yang mengalami kondisi memprihatinkan. Fasilitas belajar rusak, atap bocor, ruang kelas terbatas, dan mobiler tidak layak masih menjadi keluhan utama para guru dan orang tua. Di SD 014 Ganting Damai, misalnya, masyarakat sudah lama meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah yang sangat membutuhkan rehabilitasi. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan nyata yang dirasakan warga.
Masyarakat pun mulai angkat suara. “Kami tidak butuh kursi mewah, kami butuh perhatian untuk sekolah anak-anak kami,” tegas seorang warga Ganting Damai. Kritik juga datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis pendidikan dan tokoh masyarakat yang menilai DPRD Kampar telah gagal dalam menyusun prioritas anggaran. Ketika rakyat masih berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan dasar yang layak, para wakil rakyat justru sibuk menganggarkan kenyamanan untuk diri sendiri.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat Untuk siapa sebenarnya anggaran ini disusun? Apakah DPRD masih peduli pada nasib rakyat, atau justru terjebak dalam gaya hidup mewah yang dibiayai uang negara? Masyarakat Kampar kini menuntut transparansi, evaluasi, dan keberpihakan nyata kepada kebutuhan yang lebih mendesak khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan dasar. Sudah waktunya anggaran rakyat dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kemewahan rapat para pejabat.
