Labalabanews.com
Tambang (Riau) _____Di tengah sorotan tajam terhadap prioritas anggaran Pemerintah Kabupaten Kampar yang dinilai lebih mengutamakan pemberian hibah infrastruktur kepada instansi vertikal, sebuah ironi pedih kembali mencuat dari dunia pendidikan. UPT SMPN 10 Tambang, Kabupaten Kampar, menjadi bukti nyata ketidakadilan tersebut. Alih-alih mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai, sekolah ini justru terpaksa berjuang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Empat dari enam ruang kelas di sekolah ini jauh dari standar kelayakan, bahkan lebih tepat disebut “kandang kambing”. Kondisi ini bukan hanya mencoreng wajah pendidikan di daerah, tetapi juga mengkhianati hak anak-anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak. (07/10/2025)
Tim media ini saat mengunjungi sekolah pada Selasa, 7 Oktober 2025, mendapati pemandangan yang memilukan. Kepala Sekolah, Masri, dengan nada prihatin membenarkan kondisi sekolah yang memprihatinkan tersebut. Dengan jumlah siswa mencapai 150 orang dan 17 tenaga pendidik, SMPN 10 Tambang berjuang dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai. Seharusnya, kondisi ini menjadi perhatian serius dan prioritas utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, terutama di tengah gembar-gembor peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya sudah sering mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan, memohon bantuan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Namun, hingga kini, belum ada realisasi anggaran,” ungkap Masri dengan nada pasrah. Penantian panjang ini seolah menemui jalan buntu, sementara kondisi siswa semakin memprihatinkan. Di saat yang sama, anggaran daerah justru dialokasikan untuk hibah infrastruktur kepada instansi vertikal, menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas pembangunan di Kabupaten Kampar.
Gambaran ruang kelas yang ada semakin mengiris hati. Dinding terbuat dari papan seadanya, atap dari seng bekas yang melindungi dari terik matahari, dan yang paling menyedihkan, siswa belajar tanpa bangku sekolah yang layak. Meski demikian, Masri tetap berupaya menjaga semangat belajar anak didiknya, dengan harapan agar generasi bangsa ini tetap memiliki masa depan yang lebih baik.
Ironisnya, dua dari ruang kelas yang ada justru dibangun atas inisiatif dan sumbangan dari masyarakat setempat. Kondisi ini semakin memperjelas ketidakberdayaan sekolah dan minimnya perhatian dari pemerintah daerah. Seharusnya, Pemerintah Daerah Kampar memberikan perhatian serius dan segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan ini.
Kisah SMPN 10 Tambang adalah potret buram ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan. Di tengah anggaran pendidikan yang seharusnya memadai, masih ada sekolah yang berjuang dengan kondisi seadanya, sementara dana hibah mengalir deras ke instansi vertikal. Pemerintah daerah harus segera membuka mata dan hati, serta memberikan solusi konkret agar siswa SMPN 10 Tambang dapat belajar di lingkungan yang layak dan kondusif. Jangan biarkan mereka terus belajar di “kandang kambing”, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Prioritaskan pendidikan, bukan hibah yang tidak jelas urgensinya.***
