Labalabanews.com
BANGKINANG KOTA ____Aroma tebang pilih dalam pengelolaan anggaran publikasi dan kegiatan media di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Kampar mulai memicu sorotan tajam.
Pasalnya, kebijakan penyerapan anggaran khusus untuk pimpinan terkesan lamban dan sarat intervensi
Kepala Dinas Kominfo Kampar, Lukmansyah Badoe, saat dikonfirmasi secara blak-blakan di halaman kantornya Selasa 19 Mei 2026, mengaku tidak berani mengambil keputusan mandiri terkait alokasi kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa jajarannya sepenuhnya tersandera oleh instruksi pimpinan
“Kami menunggu perintah langsung pimpinan, karena kami tidak berani kalau tidak ada perintah langsung beliau,” ujar Lukman dengan nada hati-hati.
Sikap defensif dari instansi teknis ini memperkuat dugaan publik bahwa pengelolaan kemitraan media di Kabupaten Kampar tidak berjalan secara profesional dan objektif berdasarkan regulasi, melainkan diatur oleh selera personal elit kekuasaan.
Di tempat terpisah, Bupati Kampar Ahmad Yuzar memilih untuk tidak ambil pusing. Saat dimintai klarifikasi mengenai keluhan para insan pers terkait adanya indikasi diskriminasi dan pilih kasih dalam pembagian kegiatan pimpinan, orang nomor satu di Kampar tersebut enggan memberikan jawaban ataupun tanggapan resmi.
Bungkamnya kepala daerah dan sikap “takut melangkah” dari Kepala Diskominfo ini memunculkan tanda tanya besar. Jika anggaran media yang bersumber dari uang rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel, mengapa dinas terkait harus merasa ketakutan tanpa adanya titah langsung?
Publik kini mendesak adanya transparansi total terkait tata kelola anggaran publikasi agar tidak hanya menguntungkan kelompok media tertentu saja.
