Laba-labanews.com
Nias Selatan___Warga Desa Hilisaloo, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, angkat suara atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai dana triliunan yang dikucurkan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto justru dinikmati oleh segelintir oknum, bukan rakyat.
“Dana Desa bukan untuk memperkaya diri. Ini hak rakyat, bukan untuk membangun rumah pribadi kepala desa!” tegas salah seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Dugaan penyimpangan terendus dari sejumlah kegiatan fiktif yang tercantum dalam laporan, namun nihil realisasi di lapangan. Antara lain:
Pengerasan Jalan Usaha Tani: Dianggarkan, tak dikerjakan.
Perlengkapan Perkantoran Tahun 2023: Dana Rp150,8 juta dikucurkan, namun kantor desa tak kunjung berdiri. Yang tampak justru rumah pribadi kepala desa yang terus direnovasi.
Energi Alternatif Tahun 2024: Anggaran Rp255 juta raib tanpa jejak pembangunan.
Program RTLH 2022–2023: Diduga hanya menjadi dokumen tanpa aksi nyata.
Sisa Dana Tak Jelas Rimbanya: Rp438 juta (2023) dan Rp544 juta (2024) tidak diketahui ke mana alirannya.
Ketiadaan kantor desa dan rumah pauh makin memperkuat dugaan korupsi sistemik. “Jangan-jangan rumah pribadi kepala desa yang terus direnovasi itu pakai uang desa. Masa nanti rumah itu jadi milik desa? Mustahil,” ujar warga lainnya dengan nada geram.
Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahan tahun 2023 dan 2024), serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sayangnya, Kepala Desa Hilisaloo, Faasekhi Fatemaluo, memilih bungkam saat dikonfirmasi via WhatsApp. Sementara Camat Idanotae, Fatizaro Taf, hanya menjawab singkat, “Datang saja ke kantor.”
Kini, warga mendesak Presiden Prabowo agar segera menginstruksikan KPK dan Kejaksaan untuk mengaudit total pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut. Mereka juga mencurigai adanya kongkalikong antara oknum pengawas daerah dan pihak desa dalam menguras dana yang seharusnya menjadi jantung pembangunan rakyat.
“Jangan biarkan Dana Desa berubah jadi Dana Oknum. Kami rakyat, dan kami menuntut keadilan!” seru warga serentak.
