Laba-labanews.com
Kampar___Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 pada 27 Maret 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini menegaskan perlunya langkah strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna mewujudkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh pelosok Tanah Air.
Namun, di Kabupaten Kampar, pelaksanaan instruksi ini justru menunjukkan sinyal lemahnya koordinasi di tingkat daerah. Ketika dikonfirmasi terkait progres pembentukan koperasi di wilayahnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kampar, Lukman Badoe, secara mengejutkan mengaku tidak mengetahui data apapun terkait pelaksanaan program tersebut. Ia bahkan menyarankan untuk menghubungi Dinas Koperasi Kampar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Padahal, Inpres tersebut jelas ditujukan kepada seluruh kepala daerah, termasuk bupati, untuk mengambil langkah konkret dalam pembentukan koperasi strategis ini. Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar seharusnya sudah memiliki peta jalan dan koordinasi internal lintas dinas, khususnya antara DPMD dan Dinas Koperasi.
Presiden Prabowo dalam Inpres-nya memberikan enam instruksi utama, di antaranya percepatan pendirian koperasi, pengalokasian anggaran prioritas, hingga integrasi data dan informasi antar instansi. Koperasi ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, termasuk pengadaan sembako, layanan simpan pinjam, klinik, cold storage, dan logistik—yang semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
Minimnya respons DPMD Kampar menjadi ironi di tengah ambisi nasional membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa. Publik kini menanti, apakah Bupati Ahmad Yuzar akan segera turun tangan untuk mempertegas komitmen daerah dalam mendukung Instruksi Presiden ini, atau justru membiarkan peluang besar ini terabaikan begitu saja.
