Laba-labanews.com
Kampar___ Kepala Desa Sungai Tonang, Kabupaten Kampar, Riau, mengonfirmasi kepada awak media bahwa dirinya dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski masih aktif menjabat sebagai kepala desa, ia mengakui mengikuti seleksi PPPK tanpa sepengetahuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDes) Kabupaten Kampar.
Dalam penuturannya, Yeni menjelaskan bahwa ia memenuhi syarat seleksi PPPK berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2023, Pasal 6 Ayat 1 Huruf e, yang mengharuskan peserta memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun. Namun, ia tidak merinci lebih jauh terkait pengalaman kerja tersebut.
Yeni juga membenarkan bahwa rekomendasi kelayakan dirinya sebagai peserta diperoleh melalui Dinas Sosial secara kolektif. Ketika ditanya berapa jumlah peserta lain yang memperoleh rekomendasi serupa, ia enggan memberikan jawaban rinci.
Sebagai anggota aktif Tagana di Dinas Sosial, Yeni mengungkapkan bahwa ia menjalankan piket dua hari dalam seminggu di luar jam kerja sebagai kepala desa. Ia juga menerima insentif dari Dinas Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, namun tidak bisa menjelaskan besaran insentif tersebut.
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kampar, Desrial Anas, mengungkapkan bahwa nama-nama peserta yang lulus seleksi PPPK tahun 2024 sedang disorot. Ia menegaskan ada dugaan manipulasi data yang melibatkan peserta berstatus kepala desa, termasuk kemungkinan keterlibatan dinas terkait.
“Data peserta harus diverifikasi secara ketat. Jika ada manipulasi, ini merupakan pelanggaran serius yang akan ditindaklanjuti,” ujar Desrial dengan tegas.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat potensi penyalahgunaan wewenang dan prosedur yang bisa mencederai keadilan dalam seleksi PPPK. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan transparansi proses rekrutmen.
