Labalabanews.com
Banten___ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 lalu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan penghitungan suara, baik untuk pemilihan Gubernur, Walikota maupun Bupati di Banten.
Ketua Aliansi Ketua Relawan (AKAR) BANTEN, H. Hasan Basri, H.AC, menuturkan, pelaksanaan pemungutan suara yang sudah berlangsung damai dan lancar ini harus tetap damai hingga tahapan akhir pilkada yaitu penetapan hasil pilkada oleh KPU. Karenanya ia meminta semua pihak utamanya pasangan calon dan para pendukungnya untuk tetap menjaga kondusifitas pasca pilkada. Ia juga meminta semua pasangan calon untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU yang saat ini masih berproses.
Menurut Hasan Basri, semua pasangan calon dan pendukungnya memiliki semangat yang sama yaitu untuk mewujudkan pilkada damai dan untuk memajukan Banten. Karenanya ia berharap agar situasi yang damai pasca pemungutan suara dapat terus dipelihara hingga tahapan akhir pilkada 2024. “Tentu kita semua berdoa agak situasi tetap aman dan damai sehingga Banten bisa tetap kondusif dan program pembangunan tetap berjalan dengan baik dan lancar” ujarnya di Banten, Rabu (4/12/2024).
Hasan Basri, menegaskan bahwa perbedaan pilihan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati dan tidak boleh merusak tali persaudaraan. “Pilkada sudah selesai, saatnya kita kembali bersatu untuk membangun Banten yang lebih baik. Apapun hasilnya, mari kita junjung tinggi prinsip persatuan dan kedamaian. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua sebagai warga negara yang dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Hasan Basri berharap siapapun paslon pemenang Pilkada Banten Tahun 2024 dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemimpin yang memiliki pemikiran besar.
Pemikiran yang komprehensif dan integral, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandatori Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mewujudkan cita-cita para tokoh pendiri Provinsi Banten. “Semua itu harus dimiliki pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Keterkaitan jenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan, sehingga masyarakat berharap pemimpin harus dapat mengkolaborasikan itu,” tambahnya.
