Laba-labanews.com
Jakarta___Ketua Umum Prabu Satu Nasional (PSN), Teungku Muhammad Raju, memberikan tanggapan tegas terhadap dugaan pelanggaran pajak yang dilakukan sejumlah perusahaan kelapa sawit di Kampar, Riau. Dalam pernyataannya, beliau menekankan pentingnya supremasi hukum dan tanggung jawab korporasi dalam mendukung pembangunan negara.
“Isu ini sangat serius. Perusahaan kelapa sawit sebagai sektor strategis memiliki kewajiban besar terhadap negara, terutama dalam pembayaran pajak. Jika kewajiban ini diabaikan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Teungku Muhammad Raju.
Teungku Muhammad Raju juga mengkritik pemerintah daerah yang terkesan lamban dalam menangani kasus tersebut. “Kami meminta agar pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas. Jangan ada pembiaran terhadap kasus ini. Ketidakseriusan dalam menindak hal semacam ini akan mencederai kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PSN itu memastikan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. PSN telah menerima data-data terkait dugaan pelanggaran tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang. “Kami akan mendorong penyelidikan yang transparan dan memastikan bahwa perusahaan yang terbukti bersalah mendapatkan sanksi sesuai hukum,” katanya.
Sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, PSN juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran serupa. “Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit, yang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga harus taat hukum dan berpihak pada masyarakat,” ujar Teungku Muhammad Raju.
Kasus ini menjadi sorotan nasional di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto mereformasi sistem pemerintahan dalam 100 hari kerja. PSN berharap langkah tegas dapat diambil untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki citra tata kelola sektor strategis nasional.
Teungku Muhammad Raju menutup pernyataannya dengan menyerukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
