Laba-labanews.com
Rokan hulu___ dikutip dari RANAHRIAU. COM Masyarakat Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, geram dengan pemasangan ampang besi (portal) di Jalan Canoco. Akses jalan yang merupakan milik pemerintah ini kini tertutup tanpa alasan yang jelas, menimbulkan keresahan bagi warga dan pedagang kecil.
Menurut sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, jalan tersebut memiliki status resmi sebagai jalan umum berdasarkan surat Camat dengan Nomor: 600/PEM/TBH/01/2025/04. Jalan ini menjadi jalur utama yang menghubungkan Desa Pekan Tebih dengan Desa Muara Jaya, namun kini aksesnya diblokir dengan ampang besi yang berdampingan dengan lahan perkebunan PT Eluhan Mahkota (PT EMA).
“Kami sangat dirugikan! Penutupan jalan ini menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Para pedagang dan pengangkut buah sawit tidak bisa melintas. Truk-truk yang hendak melewati jalan Canoco langsung dilarang oleh security PT EMA tanpa alasan yang jelas,” tegas sumber tersebut.
Saat tim media melakukan investigasi di lapangan, mereka menemukan ampang besi yang menghalangi jalan umum. Seorang petugas keamanan yang berjaga di lokasi hanya memberikan jawaban normatif.
“Saya hanya menjalankan perintah atasan. Pimpinan memerintahkan manager, lalu manager memerintahkan pimpinan keamanan kami, dan akhirnya kami dilarang membiarkan truk bermuatan brondolan sawit melintas,” ujar security PT EMA ketika dimintai keterangan.
Ketika ditanya apakah perusahaan memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan untuk menutup jalan umum dengan ampang besi, security tersebut mengaku tidak tahu.
“Saya di sini masih baru, soal izin itu bukan ranah saya,” kilahnya.
Pihak media mencoba menghubungi Rio Agusta, perwakilan PT EMA, untuk meminta klarifikasi terkait izin pemasangan portal tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan.
Penutupan jalan umum tanpa dasar hukum yang jelas ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa dalang di balik kebijakan yang merugikan masyarakat ini? Pemerintah daerah dan pihak berwenang harus segera turun tangan sebelum konflik ini semakin memanas.
