LabalabaNews.com
Pekanbaru___ ihwal dugaan kasus Korupsi pada pengadaan Videowall disekretariat dewan (Setwan) DPRD Kampar, yang dilaporkan LSM Amanah Rakyat Indonesia (Amatir) seperti diberitakan media Oneline Beritariau.com November lalu,
Laporannya sudah diantar ke PTSP Kejati Riau, untuk diteruskan ke Aspidsus, guna dilakukan telaah dalam pengusutan lebih lanjut dugaan korupsi pengadaan Videowall Sekwan Kampar,” kata Ketum Amatir Nardo Pasaribu, SH kepada Wartawan pada Selasa, 29 November 2024 di Pekanbaru
Disebutkan Nardo, dalam laporannya tersebut, dugaan korupsi pengadaan Video Wall ini dinilai ada indikasi kecurangan, sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Sekwan DPRD Kampar melakukan pengadaan videowall sebanyak Rp 4 miliar lebih pada tahun 2024 ini. Pada pelaksanaannya, diduga terdapat mark up harga yang cukup besar, yakni mencapai miliaran rupiah,” ungkap Nardo.
Berikut daftar barang yang diketahui pengadaan tersebut antara lain, Paket pembelian Videowall 55VM5J-H sebanyak 18 unit, dengan harga Rp.94,650,000. Total pengadaan Rp.1,703,700,000. Selain itu terdapat juga Paket Videowall 2×2 55Inch 55VM5J-H Bezel 1,88mm sebanyak 4 unit dengan harga Rp.432,000,000 per unit, total pengadaan Rp.1,728,000,000.
Sebelumnya pada tanggal 26 September 2024, Sekwan Kampar juga memesan paket Videowall 55VM5J-H sebanyak 9 unit, dengan harga Rp.94,650,000 per unit, total pengadaan Rp.851,850,000, sehingga total pengadaan video wall yang dilaksanakan sekwan DPRD Kampar tahun anggaran 2024 mencapai Rp. 4.283.550.000.
Ditempat terpisah Ramlah yang saat ini Jabat Plt Sekda Kampar saat dikonfirmasi awak media terkait atas laporan LSM (Amatir) ke Kejaksaan Tinggi Riau, Pihaknya tidak memberikan jawaban Hingga berita Ini diterbitkan
Awak media mencoba Konfirmasi Kejaksaan tinggi (Kejari) riau melalui Humas Kajati Zikrullah SH mengaku terkait laporan itu pihaknya mengaku tidak tau, dan ia juga mengaku akan berkordinasi Bidang Tekhnis terkait perkaranya, karna saat ini saya kebetulan lagi diluar daerah, sedang mengikuti Diklat Pim di Jakarta tutupnya ***
