Labalabanews.com
Kualu/Kampar _____Sebuah isu sensitif yang melibatkan fasilitas pendidikan dan program sosial tengah memanas di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulfan Azmi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dugaan dirinya sebagai pemilik Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral karena dituding mengusir anak-anak sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) demi mendirikan dapur program tersebut.
Kontroversi ini mencuat setelah salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kepada awak media bahwa timnya telah meninjau langsung lokasi di Desa Kualu. Mereka menemukan bahwa fasilitas umum yang selama ini digunakan sebagai tempat belajar mengajar bagi siswa MDA, kini diduga akan dialihfungsikan menjadi dapur operasional program MBG. Situasi ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan.
“Kami sedang menuju lokasi tempat di mana fasilitas sekolah MDA sedang viral, karena fasilitas umum tersebut dijadikan dapur MBG, tepatnya di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau,” ujar sumber tersebut, menggambarkan kondisi di lapangan yang memprihatinkan dan memicu kegelisahan.
Dugaan pengusiran siswa MDA demi kepentingan program lain, meskipun bertujuan mulia seperti “Makan Bergizi Gratis,” telah menimbulkan perdebatan sengit mengenai prioritas dan etika penggunaan fasilitas publik, terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah MDA memiliki peran penting dalam pendidikan agama dan karakter anak-anak di pedesaan, sehingga dugaan penggusuran ini dianggap sebagai langkah yang tidak bijaksana.
Hingga berita ini dirilis, baik pihak Pemerintah Desa Tarai Bangun maupun Anggota DPRD Kampar, Zulfan Azmi, belum memberikan klarifikasi resmi atau penjelasan terperinci terkait pemanfaatan fasilitas sekolah MDA yang kini menjadi sorotan publik. Sikap bungkam dari pihak-pihak terkait, terutama dari seorang wakil rakyat yang namanya disebut-sebut dalam pusaran kontroversi ini, semakin memperdalam misteri dan memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Masyarakat Kampar, khususnya warga Desa Kualu, menantikan penjelasan transparan dari Zulfan Azmi dan pihak desa mengenai kebijakan ini, serta solusi konkret untuk memastikan hak-hak pendidikan anak-anak MDA tidak terabaikan. Kasus ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang demi keadilan dan keberlangsungan pendidikan di wilayah tersebut.***
