Labalabanews.com
Kampar_____Pratik penyalahgunaan wewenang selaku sekdes desa teraktak buluh, Akhirnya memilih mengundurkan diri selaku pegawai PPPK dikampar,hal itu di ungkapnya kepada awak media minggu 20/7/2025
Praktik pengunduran ini, membuktikan lemahnya pengawasan sistem Administrasi sebagai syarat mutlak peserta PPPK dikampar tahun anggaran 2024-2025
Kejadian ini bukan kali ini saja, di Dinas Sosial kabupaten kampar, dari temuan TIM media Labalabanews.com, sebelumnya ada 2 kasus yang sama, diantaranya desa Sungai Tonang dan desa teratak buluh, kecamatan siak hulu kabupaten kampar/riau
Anehnya, mereka sebagai aparat pemerintahan aktif didesa teratak buluh dengan mudahnya mendapatkan surat keterangan sebagai relawan tagana di dinas Sosial kampar,
Dan surat keterangan tersebut dipergunakan sebagai syarat mutlak peserta PPPK dan hingga dinyatakan Lulus,
Namun praktik kezoliman tersebut tidak berjalan mulus, sehingga masyarakat memberikan informasi bahwa didesa mereka ada Sekdes aktif merangkap jabatan sebagai pegawai PPPK,
Setelah tim redaksi menindak lanjuti, akhirnya sekdes teratak buluh mengaku telah mundur sebagai Pegawai PPPK yang sebelumnya ditempatkan dikantor camat siak hulu,
Hal itu akuinya kepada awak media ini melalui selurnya, Silahkan saja kordinasi dengan BKPSDM kampar.
Salah seorang sumber yang enggan disebut namanya mengaku, hal tersebut jelas² tindakan sekdes itu telah melakukan pelanggaran hukum, dan ia meminta aparat kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan tindakan keras karna telah merugikan masyarakat lainnya,
Tambah sumber lagi,Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2023, Pasal 6, Ayat 1 Huruf e, syarat untuk seleksi PPPK minimal memiliki pengalaman/masa kerja minimal 2 tahun bagi tenaga guru dan kesehatan. Bagi tenaga teknis harus memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas yang dilamar.
“Syarat ini paling rawan dipalsukan karena mudah saja bagi peserta bersekongkol dengan pemberi SK atau pemberi surat keterangan pengalaman kerja agar memenuhi syarat. Dokumen ini paling krusial namun paling rentan dimanipulasi dan tentunya ini merugikan orang lain yang mungkin lebih berhak.
Apabila praktek ini terjadi maka bisa dipidana, ancamannya tidak main-main enam tahun penjara. Jadi hati-hati ada sanksi pidana”
Namun anehnya, di pemerintah daerah kabupaten kampar terkesan terabaikan dan Seperti halnya sekdes desa teratak bulu inisial AS, setelah diketahui beliau rangkap jabatan, lalu dengan mudahnya mengatakan mundur dari jabatan terlilih PPPK, Jadi harap kita hal hal seperti ini, kelala daerah dapat mengambil sikap dan tindakan keras bagi OPD Yang dinilai mencoreng nama baik pemerintah daerah, kabupaten Kampar,
Dan bukan itu saja, bagi peserta yang menyatakan Mengundurkan diri, Pemerintah jangan tinggal diam. Lewat pengumuman resmi Kejaksaan RI Nomor PENG – 4/C/Cp.2/07/2025, ditegaskan bahwa peserta yang mengundurkan diri setelah lulus tahap akhir akan dikenai sanksi berat. Bukan cuma dicoret dari daftar peserta, tapi juga dibebani ganti rugi uang tunai.
Berikut rincian dendanya ,
Mundur setelah pengumuman akhir Denda Rp25 juta,Mundur setelah penetapan Nomor Induk PPPK Denda Rp30 juta, Mundur setelah tanda tangan perjanjian kerja Denda Rp.50 juta, Denda dan sanksi administratif PPPK ini bukan sekadar formalitas. Tapi bentuk ketegasan agar sistem seleksi tetap adil dan disiplin
Dan lebih penting lagi, buat yang punya niat curang misalnya menyisipkan dokumen palsu atau data fiktif hati-hati. Pemerintah menyatakan bahwa,
Jika pelamar dengan sengaja memberikan dokumen atau bukti yang tidak benar, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
Namun sanksi dan aturan aturan itu seakan tak berlaku dikampar, tegasnya
