Labalabanews.com
Nias Utara____ Pemerintah Daerah (Pemda) Nias Utara mengadakan pertemuan penting di Aula Pendopo Bupati dengan para Kepala Desa yang akan dikukuhkan, membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.3/4179/SJ terkait perpanjangan masa jabatan yang berakhir 27 Desember 2023.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), A’aro’o Zalukhu, melaporkan bahwa dari 51 desa, hanya 40 Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk dikukuhkan. Hal ini disebabkan oleh meninggalnya 4 kepala desa (Si’ofabanua, Botolakha, Balefadorotuho, Harefa) dan pemberhentian 7 lainnya (4 mengundurkan diri: Harewakhe, Hilidundra, Umbubalodano, Muzoi; 3 diberhentikan: Baho, Berua, Ombolata Sawo). Zalukhu menekankan pentingnya kesepahaman dalam proses ini.
Inspektur Kabupaten Nias Utara, Yulianus Waruwu, menyatakan bahwa verifikasi akan dilakukan oleh Dinas PMD dan Inspektorat, terutama bagi kepala desa yang bermasalah, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menekankan bahwa pengukuhan hanya akan dilakukan bagi yang bersedia menandatangani surat pernyataan, tanpa paksaan. Sekretaris Daerah, Bazatulo Zebua, mengingatkan agar kepala desa yang dikukuhkan tidak terlibat partai politik dan tidak memiliki masalah hukum.
Wakil Bupati, Yusman Zega, menyampaikan informasi tentang efisiensi anggaran dari pusat dan menekankan ketulusan dalam bertugas.
Hasil dari penandatanganan Surat Pernyataan menunjukkan bahwa 36 kepala desa bersedia diperpanjang, 1 tidak bersedia (Lolofaoso), dan 3 tidak hadir (Hilimbosi, Lawira II, Hilimbowo Kare).
Acara ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Inspektur, Kepala Dinas PMD, serta pejabat lainnya.
Wakil Ketua DPRD Nias Utara, Bedali Lase, mengapresiasi langkah Pemda dalam pengukuhan perpanjangan jabatan para kepala desanya ***
