Laba-labanews.com
Kampar___puluhan mahasiswa asal Kabupaten Kampar yang tengah menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru, melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Kampar, Selasa (28/5). Massa aksi yang mengatasnamakan “Mahasiswa Kampar Peduli Daerah” datang dengan tuntutan tegas dan lugas atas berbagai permasalahan krusial yang terjadi di wilayah mereka.
Dalam aksi damai tersebut, para mahasiswa menuntut enam poin penting, di antaranya mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar segera merevitalisasi Asrama Mahasiswa Kampar di Pekanbaru yang kini kondisinya memprihatinkan. Selain itu, mereka juga meminta Bupati Kampar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
Tuntutan paling mendesak lainnya adalah desakan pertanggungjawaban atas gaji guru bantu yang telah tertunda selama lima bulan sejak Januari hingga Mei 2025. Mahasiswa juga meminta tindakan konkret terhadap kasus pelecehan seksual di wilayah Kampar, menuntut dibentuknya satuan tugas dan unit layanan aduan kekerasan seksual.
Tak hanya itu, mahasiswa menyoroti persoalan banjir akibat dampak dari PLTA dan mendesak Bupati Kampar membangun komunikasi serius dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak PLTA. Mereka juga meminta penyelesaian segera atas konflik agraria yang selama ini membelit masyarakat Kampar.
Aksi berlangsung panas ketika mahasiswa meminta bertemu langsung dengan Bupati Kampar. Namun, kekecewaan memuncak saat diketahui sang bupati tidak berada di tempat karena sedang berada di luar kota. Kapolres Kampar yang berada di lokasi berupaya menenangkan massa dan mencegah situasi memanas.
Mahasiswa menegaskan, aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap kampung halaman mereka. “Kami tidak menuntut muluk-muluk, kami hanya ingin hak masyarakat Kampar dipenuhi, dan pemerintah hadir menyelesaikan masalah,” ujar salah seorang orator aksi dengan nada tinggi.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa generasi muda Kampar tak tinggal diam melihat ketidakadilan dan keterlambatan kebijakan di daerah mereka. Massa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan ini diabaikan.
