Laba-labanews.com
Kampar___Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Marhalim, memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait Surat Edaran Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Nomor 455/SE/PI.400/E/06/2024.
Surat edaran tersebut menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban perizinan berusaha subsektor perkebunan, termasuk di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar.
Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, keseriusan pemerintah tengah diuji dalam menuntaskan berbagai persoalan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Masalah yang dihadapi mencakup isu pembukaan lahan yang dituding sebagai penyebab deforestasi, perkebunan yang belum memenuhi kewajiban pajak hingga mencapai Rp300 triliun, dan keberadaan lebih dari 500 perusahaan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU).
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penertiban terhadap 537 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi tidak memiliki HGU. Hal ini diungkapkan Nusron dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui media Antara.
Namun, pemerintah daerah Kabupaten Kampar justru dinilai tidak serius menanggapi Surat Edaran tersebut. Beberapa pihak menilai langkah yang diambil sekadar formalitas belaka tanpa ada upaya nyata untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali, belum memberikan komentar resmi saat dimintai keterangan terkait respons pemerintah daerah terhadap kebijakan ini.
Sikap pasif pemerintah daerah semakin menimbulkan tanda tanya terkait komitmen dalam menegakkan aturan dan mengatasi persoalan di sektor perkebunan sawit di wilayahnya.
Ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi masalah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa langkah-langkah strategis pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit akan terhambat.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan hingga ke tingkat daerah.
