Labalabanews.com
Gunung Sitolu…. Pengamat ekonomi, Yusman Dawolo (Bang YD), mengoreksi pola pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini cenderung berfokus pada pelatihan produksi tanpa disertai perencanaan pasar yang jelas.
Pernyataan itu disampaikan Bang YD melihat pelatihan pembuatan keripik ikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Namun, pendekatan yang sama tidak seharusnya diterapkan secara luas di banyak desa atau disemua kecamatan, tanpa mempertimbangkan daya serap pasar.
“Pelatihan keripik ikan tentu baik. Tetapi persoalannya, apakah harus semua kecamatan atau desa membuat keripik ikan? Jika banyak desa menghasilkan produk yang sama, maka yang terjadi adalah persaingan antarsesama pelaku UMKM, sementara pasarnya belum tentu ada atau belum jelas,” kata Yusman, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut dia, pembangunan ekonomi desa seharusnya mengacu pada konsep regional specialization atau spesialisasi wilayah. Setiap desa didorong mengembangkan produk unggulan yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Ia mencontohkan, satu desa dapat menjadi sentra keripik ikan, desa lain fokus pada ikan asap, sementara desa lainnya mengembangkan bakso ikan, abon ikan, olahan pisang, olahan singkong, produk kelapa, atau komoditas khas lainnya.
“Kalau semua membuat produk yang sama, pasar akan cepat jenuh. Tetapi jika setiap desa memiliki keunggulan yang berbeda, maka akan tercipta ekosistem ekonomi yang saling melengkapi dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ujarnya.
Selain masalah keseragaman produk, Yusman menilai persoalan yang lebih mendasar adalah belum jelasnya pasar yang akan menyerap hasil produksi UMKM.
Menurutnya, banyak program pemberdayaan ekonomi berhenti pada tahap pelatihan. Masyarakat diajarkan cara memproduksi barang, diberi bantuan peralatan dan modal, tetapi setelah itu harus mencari pembeli sendiri.
“Ini masalah klasik yang terus berulang. Hampir semua pelatihan seperti ini gagal, peserta tidak ada yang berhasil membesarkan usahanya dan tidak sukses ekonominya. Produk memang bisa dibuat, tetapi pembelinya tidak ada. Akibatnya barang menumpuk, modal tidak berputar, dan usaha yang baru dirintis akhirnya berhenti di tengah jalan. Produk yang dibuatpun belum tentu sesuai dengan keinginan pembeli atau kalah kualitas dengan produk yang sudah beredar dipasar,” katanya.
Yusman menegaskan bahwa produksi seharusnya mengikuti kebutuhan pasar (demand-driven economy), bukan sebaliknya.
Karena itu, sebelum melatih masyarakat membuat keripik ikan atau produk lainnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan siapa yang akan membeli produk tersebut, berapa kebutuhan pasarnya, dan bagaimana jalur distribusinya.
“Pertanyaan paling penting bukan bagaimana cara membuat keripik ikan, tetapi siapa yang akan membelinya. Kalau seratus peserta pelatihan memproduksi dalam waktu yang sama, apakah pemerintah sudah menghitung siapa yang akan menyerap hasil produksinya?” ujarnya.
Menurut Yusman, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi penyelenggara pelatihan. Pemerintah harus mengambil peran sebagai pembuka dan pencipta pasar bagi UMKM.
Hal itu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan toko oleh-oleh, hotel, restoran, koperasi, jaringan ritel modern, marketplace digital, hingga pembeli dari luar daerah atau dipasarkan kedaratan Sumatera.
“Pemerintah harus menyiapkan pasar. Jika masyarakat memproduksi dalam jumlah besar, maka pemerintah juga harus memastikan ada pembeli yang siap menyerap produk tersebut. Jangan sampai UMKM menghasilkan ratusan ribu bungkus keripik ikan, tetapi tidak mendapatkan ratusan ribu pembeli,” katanya.
Oleh karena itu, agar pelatihan yang dilakukan benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka pemerintah harus memastikan dua hal diatas sekaligus, pertama jangan semua kecamatan atau desa memproduksi barang yang sama, dan yang kedua pemerintah menyiapkan pembeli barang yang akan di produksi oleh UMKM.
