Laba-labanews.com
Kampar,Taridi, SH, menyayangkan sikap Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali, yang dinilai tidak menunjukkan moralitas sebagai seorang pemimpin. Hal ini disampaikan Ahmad Taridi kepada awak media di sela-sela kegiatan rapat paripurna yang digelar di ruang kerjanya, Kamis (2/1/2025).
Menurut Ahmad Taridi, pernyataan Hambali yang mengungkap adanya oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang diduga menerima setoran sangat disayangkan. Apalagi hal tersebut diungkapkan secara terbuka di hadapan publik saat apel perdana di halaman Kantor Bupati Kampar pada 2 Januari 2025, yang dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat se-Kabupaten Kampar.
“Jika benar ada pejabat yang menerima setoran, seharusnya Pj Bupati bertindak sesuai prosedur, yaitu memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi atau melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum. Bukan malah mengumbar persoalan itu di hadapan banyak orang. Sebagai ASN, hal seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin,” tegas Ahmad Taridi.
Ia juga menyoroti pernyataan Hambali yang secara terang-terangan menyebut Kepala Labor PUPR Kampar dan beberapa kepala OPD lainnya dalam celotehannya. Menurut Ahmad Taridi, tindakan tersebut sangat tidak elok dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang bijaksana.
“Sikap seperti ini tidak hanya merusak hubungan kerja, tetapi juga dapat menciptakan ketidaknyamanan di kalangan aparatur pemerintah daerah. Sebagai pemimpin, seharusnya Hambali menunjukkan teladan dan memberikan solusi yang baik, bukan membeberkan masalah internal di depan umum,” tambahnya.
Pernyataan Hambali yang menuai kritik ini sebelumnya diberitakan oleh beberapa media nasional. Dalam apel tersebut, Hambali menyinggung berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, termasuk dugaan adanya pejabat yang menerima setoran.
Ahmad Taridi berharap Hambali sebagai Pj Bupati dapat memperbaiki sikapnya dan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik demi menjaga citra pemerintah daerah dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.
