Laba-labanews.com
Kampar___Skandal suap di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, mencoreng integritas pemilu di daerah tersebut. Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kini resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa.
Kasus ini menyeret 14 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam praktik kecurangan pemilu. Modusnya, mereka diduga menerima suap dari saksi empat pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kampar, yang berujung pada pelanggaran serius—melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara.
Sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa skandal ini mulai terkuak dari pengakuan Ketua KPPS sendiri. Ia mengakui bahwa anggaran konsumsi selama pemungutan suara di TPS diduga berasal dari dana yang diberikan oleh saksi-saksi paslon. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap independensi penyelenggara pemilu di tingkat TPS.
Kasus ini pun memantik gejolak politik di Kabupaten Kampar. Masyarakat geram dan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta aparat penegak hukum bertindak tegas agar praktik kecurangan semacam ini tidak dibiarkan mencoreng demokrasi.
Pengamat politik setempat menilai kejadian ini sebagai alarm bahaya bagi sistem pemilu di daerah. “KPPS adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Jika mereka sudah bisa disuap, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan runtuh,” tegas seorang pengamat.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar menyebut bahwa kasus ini muncul dari hasil klarifikasi terhadap KPPS dan saksi. Ia mengklaim bahwa praktik tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan dalih meningkatkan partisipasi pemilih. Pernyataan ini justru semakin memicu kontroversi, seolah-olah kecurangan bisa dibenarkan demi partisipasi.
Kini, kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat hukum dan penyelenggara pemilu. Akankah keadilan benar-benar ditegakkan? Atau justru kasus ini akan tenggelam seperti skandal politik lainnya? Masyarakat menunggu langkah tegas demi pemilu yang benar-benar jujur dan adil.
